Kantor Camat Cilandak Pasang TV Pelayanan

JAKARTA (Pos Kota) – Meningkatkan kualitas layanan publik yang prima, jajaran Kecamatan Cilandak kini terus berbenah diri. Plh Camat Cilandak Sayid Ali didampingi Sekretaris Camat Heryanto menjelaskan, masyarakat kini semakin kritis dan wajar saja jika menuntut pelayanan publik yang prima terhadap birokrat. Baik menyangkut efisiensi waktu dan biaya.

“Sejatinya PNS merupakan pelayan masyarakat dan bukan sebaliknya,” kata Sayid Ali.

Atas dasar itu lanjutnya, harapan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo agar di jajarannya tercipta pemerintahan yang baik dapat terlaksana termasuk di Kec. Cilandak.

Menurut Sayid Ali, salah satu terobosan yang telah dilakukan yakni memasang TV layar datar 42 inch di lobi kantor kecamatan tepat di depan pintu masuk utama.

Warga maupun pengunjung yang bermaksdu mengurus berbagai keperluan (layanan publik) dapat melihat di TV tersebut secara otomatis. Mulai dari pengurusan KTP, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kartu kuning untuk pencari kerja hingga mengurus surat nikah. Usai jam kerja, TV tersebut dapat menjadi salah satu hiburan bagi staf kecamatan serta warga sekitar.
“Melalui TV info layanan publik ini warga dan masyarakat luas dapat mengetahui program pembangunan yang sudah dilakukan maupun yang akan dikerjakan untuk tahun ini,” tambah Heryanto.

Sejumlah warga mengaku senang dengan dipasangnya TV tersebut karena dapat mempersingkat waktu dan tidak bolak-balik bertanya ke petugas Satpol yang sedang piket juga staf lainnya.

“Sebelumnya saya tidak tahu prosedur membuat surat nikah untuk anak saya, tapi setelah lihat langsung di TV info ini saya jadi paham,” timpal Kasmono,55, warga RT 03 Kel. Lebak Bulus yang siang itu bermaksud membuat surat pengantar nikah untuk putranya.

pagi... pagi ini cuacanya mendung... gak kayak kemaren panas... cucian pada kering... hahaha... dasar anak kos... tadi pagi gw terjaga dari tidur sekitar pukul 2.30... huuuuuft... bingung mau ngapain... haish... akhirnya ritualpun dilakoni... walaupun masih jarang dilakoni,,, untungnya diingatkan...

hari ini agak terganggu dengan kondisi tubuh yang kurang fit... flu... mungkin gara2 perubahan cuaca yang gak menentu... ditambah lagi asupan dari rumah sedang berkurang... jadilah... ya... tp gapapa jg c... disyukuri aj... walaupun bersin2 ga jelas sampai beberapa kali dan kayaknya suhu tubuhpun meningkat... demam... tp dibawa enjoy... bdw hari ini bakalan sibuk kayaknya... mdh2an bs jaga stamina n tetep bisa jalanin semua dengan baik...

oya, satu hal lagi yang mengganggu hari ini... tadi nilai hakn dibagiin n ternyata gw masuk 5 terbawah... huhuhu... tapi gak boleh ngdrop... mesti jadi pemicu... ganbatte... mungkin itu teguran dari Allah,,, supaya lebih rajin lagi n jauhin maksiat2... hahahahaha
maavin ade ya Allah *pake gayanya b*im... (sok lucu gitu)... tapi ntar dimarahin om s*le... apaan c... iklan banged...
oya,,, gw gak suka iklan kartu *s semuanya... keliatan gak cantik... n gak elok... norak n kekanak2an...  mav... bukannya sok atau apalah... apa gak ada lembaga untuk sensor iklan yang kayak begini ya... kan jadi keliatan gak sehat persaingannya... (walaupun masih banyak iklan2 lain yang melakukan hal serupa c...)

Warga Kesal Transjakarta via Tol

Warta Kota/Ahmad Sabran 

Dibaca : 159 kali | Komentar: 0

Kramatjati, Warta Kota
MASUKNYA bus Transjakarta Koridor IX masuk ke tol untuk menghindari kemacetan di Pasar Kramatjati membuat calon penumpang kecewa.
Sekeluar dari Terminal Pinangrangti dan halte busway Taman Mini, bus Transjakarta masuk jalur bebas hambatan dari gerbang Tol Taman Mini dan keluar pintu Tol Cawang dan tiba di halte Cawang UKI. Di halte itu bus baru menurunkan dan mengangkut penumpang. Cara ini membuat bus Transjakarta Koridor IX tidak singgah di halte busway Pasar Kramatjati dan halte PGC Cililitan. Padahal, tak sedikit penumpang yang turun di halte Pasar Kramatjati dan halte PGC Cililitan.
Anis (26) warga Lubangbuaya, Cipayung, Jakarta Timur mengaku kecewa dengan kondisi itu. “Tapi ternyata setelah lewat halte Taman Mini, di depan Jasa Marga, bus nya masuk ke tol. Saya bingung, karena saya niat mau turun di PGC,” ujarnya saat ditemui Warta Kota di halte busway Cawang Uki, Rabu (5/1). Mau tidak mau, Anis kembali naik bus Transjakarta ke arah sebaliknya dengan menggunakan angkutan umum.
Keluhan senada disampaikan Rusdi, pedagang elektronik di Pasar Kramatjati. Rusdi yang tinggal di Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur mengaku senang saat tahu koridor IX (Pluit-Pinangranti) dioperasikan. Pasalnya halte busway Pinangranti tidak jauh dari pemukiman tempatnya tinggal.
“Makanya saya coba naik busway koridor IX, karena rutenya lewat Pasar Kramatjati. Ternyata setelah naik saya di bawa masuk tol. Tahu begini, saya naik angkutan umum saja seperti biasa,” katanya.
Menanggapi hal itu, Asisten Manajer Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Bano Yogaswara saat dihubungi Warta Kota, mengatakan kebijakan bus Transjakarta Koridor IX lewat jalan tol adalah untuk menghindari kemacetan di kawasan Pasar Kramatjati. “Jadi sejak awal beroperasi bus TransJ koridor IX memang kita masukan ke Tol Taman Mini,” ujarnya.
Menurut Bano, masuknya koridor IX ke jalur bebas hambatan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan di koridor tersebut, walaupun ada dua halte yang tidak dilewati bus koridor IX itu. “Dua halte busway di Kramatjati dan PGC yang tidak dilewati bus koridor IX akan dilewati koridor VII (Kampung Melayu-Kampung Rambutan). Jadi tidak masalah, karena sudah di cover Koridor VII untuk di dua halte yang ada di Jalan Raya Bogor itu,” terang Bano.
Bano mengatakan, sejak Selasa (4/2), rute pengoperasian Koridor IX tidak lagi dibagi menjadi dua rute dimana penumpang mesti transit di halte Cawang UKI dan Grogol 2. “Rutenya langsung Pinangranti-Pluit. Tidak ada transit-transitan lagi,” katanya.
Meski pihak operator harus membayar tol, BLU Transjakarta memastikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi harga tiket. Harga tiket tetap Rp 3.500. “Ini salah satu cara agar headway (waktu tunggu bus) tidak terlalu lama. Karena kemacetan di Kramat Jati bisa membuat headway semakin molor,” imbuhnya.
Lengkapi armada
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto armada bus Transjakarta di Koridor IX harus segera dipenuhi sesuai rencana, yakni 69 bus single dan 8 bus articulated. “DKI mempunyai kemampuan, seharusnya kebutuhan armada bus tidak dicicil dua tahun anggaran,” katanya di Balai Kota, Rabu (5/1).
Untuk itu, dia berharap, semua armada di Koridor IX segera dipenuhi sebelum tanggal 12 Januari 2011. Saat ini, di koridor itu dilayani 37 armada single dan 6 bus gandeng. Jarak koridor itu adalah yang terpanjang dibandingkan sembilan koridor lainnya, yakni 28,8 Km,
Prijanto menambahkan, jumlah armada itu sesuai kajian Dishub DKI dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).
Sementara itu Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono, mengakui, operasional busway terutama di Koridor IX dan Koridor X belum optimal. Pihaknya akan terus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian. “Untuk meningkatkan pelayanan busway, Pemda DKI Jakarta juga menerapkan fleet management (manajemen armada),” katanya. Konsep manajemen itu, ujar Udar, akan mengatur zonasi rute, penambahan armada bus, hingga pemasangan alat Global Positioning System (GPS) di seluruh unit busway yang dikendalikan melalui ruang pengendali. (bum/moe)

http://www.wartakota.co.id/detil/berita/36119/Warga-Kesal-Transjakarta-via-Tol

BERITA INSTANSI - SKPD

RSU Provinsi NTB Jadi Badan Layanan Umum Oleh : AntaraMataram.com   Mataram, 18/12/2010 - Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beralih status dari lembaga pemerintah daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme pelayanan.          Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB H Mawardi Hamri, di Mataram, Sabtu, mengatakan, Menteri Kesehatan sudah menetapkan RSUP NTB sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).          "Pak Gubernur juga sudah meluncurkan pengalihan status RSUP NTB dari lembaga pemerintah daerah menjadi BLUD, sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan HUT ke-52 Pemerintah Provinsi NTB, Jumat (17/12) malam," ujarnya.          Ia mengatakan, penetapan RSUP NTB menjadi BLUD itu merupakan amanat pasal 69 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.          Peraturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai tujuan, asas, persyaratan, penetapan, pencabutan, standar layanan, tarif layanan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola BLU.          "Sekarang RSUP NTB sudah jadi BLUD namun baru akan diberlakukan secara efektif terhitung 1 Januari 2011," ujarnya.          Mawardi yang sebelumnya menjabat Direktur RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur itu mengakui, persiapan menuju BLUD sudah dilakukan sejak tahun 2006 lalu, antara lain berkaitan dengan aspek substansial, teknis dan administrasi,     Rumah sakit pemerintah yang hendak dijadikan BLU di tingkat pusat maupun daerah juga harus memiliki neraca awal, menggunakan sistem akuntasi aktual, memiliki "business plan", sistem remunerasi, SIM-RS (Sistem Informasi Manajemen-Rumah Sakit) dan Standar Pelayanan Minimal.          Dalam merealisasikan BLU bidang kesehatan di Provinsi NTB itu, pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Jerman (GTZ-Siskes) guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.          Menurut dia, keuntungan rumah sakit menjadi BLU antara lain, rumah sakit itu masih mendapat subsidi dari pemerintah seperti biaya gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi/modal.          Selain itu, pendapatan RSU Provinsi NTB itu dapat langsung digunakan tanpa harus disetor lebih dulu ke kantor kas Negara, hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan, serta dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.          Kendati demikian, keberhasilan rumah sakit BLU dalam kinerjanya didasarkan aspek pelayanan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat, serta aspek keuangan.          Kinerja rumah sakit yang ikut dalam pengelolaan keuangan BLU harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.          "Tentunya mutu pelayanan menjadi target utama sebagai konsekuensi dari pengelolaan manajemen rumah sakit berbasis kinerja," ujarnya.(*) http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=241